oleh

FH Unib Gelar Pengabdian Masyarakat di Desa Rindu Hati

RbtvCamkoha – Provinsi Bengkulu tidak hanya dikenal melalui Bunga Rafflesia-nya, namun dikenal juga dengan kehadiran Desa Wisata, salah satunya adalah Desa Rindu Hati. Desa Rindu Hati yang berada di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah yang berjarak 34 Km dari Kota Bengkulu memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Desa ini dapat menarik wisatawan yang dengan adanya tenda-tenda yang berada di pinggir sungai, air terjun, persawahan, rumah gadang, dan telaga putri dengan udara sejuk sebagai pelengkap suasana. Untuk itulah pengelolaan sampah dalam rangka mendukung program wonderfull Bengkulu menjadi urgen untuk dilakukan. Mengingat krusialnya pengelolaan lingkungan hidup desa wisata sebagai lokomotif pembagunan ekonomi desa, Fakultas Hukum (FH) Universitas Bengkulu (Unib) menggelar Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset yang dimulai pada 13 September dan 5 Desember 2021, di Aula Climbing Desa Rindu Hati.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Tim Pengabdi: Dr. H. Amancik, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Pengabdian, dan Anggota Tim Pengabdi: Sonia Ivana Barus, S.H., M.H., dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H., yang mempresentasikan Materi Pengabdian Masyarakat mengenai Urgensi Peraturan Desa Wisata Mengenai Pengelolaan Sampah dalam Rangka Mendukung Kawasan Wisata Pesisir Provinsi Bengkulu. Pengabdian ini menggunakan konsep pariwisata berbasis masyarakat yang merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan, untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat ini berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan yang tentu memerlukan partisipasi masyarakat. Pengembangan pariwisata desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa, yang dapat dikaji di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Untuk itu pentingnya Tim Pengabdi mendesain norma seideal mungkin dalam instrumen hukum terkait pengelolaan sampash desa wisata agar menciptakan kepastian hukum dalam rangka keasrian lingkungan desa rindu hati. Demi pengelolaan yang berkelanjutan, Pemerintah sebagai organ penengah pengembangan desa wisata dapat lebih mengedepankan kepentingan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan desa wisata, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari potensi tersebut.

(Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

Komentar

News Feed